Mahasiswa Tuntut Kejati Kepri Usut Dugaan Korupsi di DPRD Anambas |
'
425 kali dibaca
|

Mahasiswa Tuntut Kejati Kepri Usut Dugaan Korupsi di DPRD Anambas

Demo mahasiswa yang berakhir dengan penyerahan data hasil audit BPK terhadap Kabupaten Anambas. Rabu 3 Juni 2013 (foto by aliasar, radarkepri.com)

Demo mahasiswa yang berakhir dengan penyerahan data hasil audit BPK terhadap Kabupaten Anambas. Rabu 3 Juni 2013 (foto by aliasar, radarkepri.com)

Tanjungpinang, Radar Kepri-Sekitar Sembilan orang kelompok yang tergabung dalam aliansi Mahasiswa Kepri mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, Rabu (03/07) sekitar pukul 11 00 Wib. Kedatangan aliansi mahasisa disambut baik oleh Kejati Kepri dan petugas Kepolisian yang mengamankan  halaman depan kantor Kejati Kepri.

Awalnya para mahasiswa berencana berunjuk rasa untuk menuntut sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang tak kunjung tuntas di usut Kejati. Namun aksi unjuk rasa berubah menjadi penyerahan hasil audit BPK 2010 tentang realisasi belanja perjalanan dinas untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas yang dinilai banyak fiktif. Setelah menyerahkan data tersebut, sekita pukul 11 10 Wib mereka membubarkan diri.

Mahasiswa menuntut Kajati Kepri untuk segera membentuk tim penyidik menyelesaikan masalah hukum dugaan tindak pidana korupsi. Seperti tercantum  dalam audit BPK 2010 lalu, realisasi belanja perjalanan dinas untuk pimpinan dan anggota DPRD Anambas sebesar Rp135 juta yang dibebankan kepada dinas kebudayaan pariwisata (Disbupar).

Kemudian mahasiswa juga menyampaikan berdasarkan hasil audit BPK TA 2010 pada Pembangunan Transfer Depo di Kantor Lingkungan hidup telah dibayarkan 100%, namun pekerjaanya belum selesai.

Selanjutnya, tentang Pelaksanaan 5 paket pekerjaan  pengadaan Barang dan jasa yang didanai Dinas Pekerjaan Umum (DPU) senilai Rp 7,873 Miliar yang dinilai banyak bermasalah.

Menurut Adri selaku koordinator lapangan (korlap) ketika di konfirmasi Radar Kepri di halaman Kantor kajati Kepri, terkait dengan kedatang rombonganya, mengatakan.”Kami kesini sekarang ini, hanya memberikan data hasil audit BPK saja. Mengenai kejanggalan yang dilakukan  DPRD Anambas, yaitu tentang perjalanan Dinas Dewan, tetapi dibiayai oleh Dinas Pariwisata. Hal ini-kan tidak boleh. Karena terjadinya kesalahan dalam pemakaian anggaran daerah. Hal ini-kan tidak boleh karena dewan itu sendiri sudah ada pos anggaranya.”jelas Adri.

Kemudian Adri menambahkan.”Awalnya kami mau melakukan orasi beramai-ramai, karena kawan-kawan banyak yang sedang ujian. Jadi kami memilih menyerahkan data hasil audit BPK TA 2010 saja dulu.”tambahnya.

Kasi Penkum Kejati Kepri Cristian Hapy Hutapea SH yang menyambut para mahasiswa tersebut saat dikonfirmasi media ini terkait dengan berkas yang diterimanya, mengatakan.”Apa isi dalam berkas itu saya belum tahu, nanti kita lihat dulu. Kemudian terkait, bagaimana menanggapi kasus tersebut. Kita laporkan dulu kepada pimpinan, setelah ke pimpinan. Maka, kita segera melakukan pembentukan tim untuk menangani kasus ini.”jelas Kasi Penkum Kejati Kepri.(aliasar)

Ditulis Oleh Pada Jul 3 2013. Kategory Tanjungpinang, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini

Komentar Via Facebook

Komentar Anda

Kepri.info Indek