Info Untuk Presiden, di Provinsi Kepri Banyak Pejabat Kebal Hukum |
'
449 kali dibaca
|

Info Untuk Presiden, di Provinsi Kepri Banyak Pejabat Kebal Hukum

Fredy Yohanes, Zulkhaidir,Kamarudin Ali,Amat Yani, Ansar Ahmad.

Fredy Yohanes, Zulkhaidir SHI, Kamarudin Ali SH, Amat Yani SE , Ansar Ahmad SE MM

Tanjungpinang, Radar Kepri-Pernyataan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagaimana di rilis oleh berbagai media elektronik dan cetak, Jumat (05/04). Tentang, tidak ada yang kebal hukum di Indonesia. Sepertinya tidak berlaku di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Buktinya, banyak kasus yang telah di usut aparat penegak hukum (Polisi, Kejaksaan dan KPK) tak kunjung sampai ke meja hijau alias pengadilan. Mulai dari kasus pidana umum (pidum) hingga kasus korupsi “mengendap” di laci tiga instansi penegak hukum tersebut.

Berikut catatan media Radar Kepri, kasus-kasus yang menyita perhatian publik Kepri yang tak kunjung diadili pelakunya.Dimulai dari kasus tindak pidana umum (Pidum) berupa kasus kecelakaan lalu lintas (lakalantas) dengan tersangka Fredy Yohanes yang menabrak mati dua orang sekaligus, Marzuki dan Kusniati. Kasus tabrak maut ini terjadi pada Rabu 21 Maret  2007 jam 22.00 Wib.

Fredy Yohanes mengemudikan mobil sedan Mercydes C 180 dengan nomor polisi (nopol) BM 118 EA dari arah Tanjung Pinang menuju Kijang. Mobil dengan STNK atas nama Tjiole alias Rusli, sedangkan almarhum Marzuki dari arah Kijang menuju Tanjungpinang. Akibat dari tabrakan tersebut, Marzuki dan Kusniati, pengendara  dan penumpang sepeda motor merek Astrea Legenda dengan nopol BP 4521 TC meninggal dunia di RSAL Tanjungpinang.

Sampai hari ini, atau lebih dari 6 tahun lamanya, laporan polisi dengan nomor 21/KC/III /2007/Lantas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Bintan (Polres Bintan), Sektor Bintan Timur, tak jelas dimana “kuburnya”. Padahal polisi telah menetapkan Fredy Yohanes sebagai tersangka dengan menjerat putra Samin ini melanggar pasal 359 KUH Pidana. Masihkah statemen R-1 (Presiden) berlaku, jika faktanya tersangka Fredy Yohanes tak kunjung di adili ?.

Dalam kasus lakalantas maut dengan tersangka Fredy Yohanes, putra mahkota PT Gunung Sion, Samin ini. Jelas sekali, pernyataan Presiden itu tak berlaku alias lips service saja. Kapolri Jendral (Pol) Timur Pradopo diminta menindak tegas anak buahnya di Kepri ini yang “mempeti-eskan” kasus tabrak maut ini. Pertanyaanya, apakah Kapolri berani dan punya nyali menindak oknum polisi di Polda Kepri, khususnya Polres Bintan yang tak kunjung melimpahkan berkas dan tersangka Fredy Yohanes itu ke Kejaksaan ?.

Pertanyaan ini wajar mencuat, mengingat bukan hanya kasus pidana umum yang mengendap di wilayah hukum Polda Kepri. Kasus tindak pidana korupsi yang “katanya” masuk dalam kejahatan extra ordinary (kejahatan luar biasa, red). Juga “mengendap” di Polda Kepri.

Contohnya, kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan (korupsi) berupa pemakaian stempel DPRD Lingga yang sudah tidak berlaku lagi oleh kubu Bupati Lingga,Drs Daria. Polda Kepri telah menetapkan Zulkhaidir SHI sebagai tersangka tindak pidana korupsi (menyalahgunakan wewenang, red). Mantan wakil ketua II DPRD Kabupaten Lingga ini tidak sendirian menyandang status tersangka. Penyidik Polda Kepri juga menetapkan beberapa orang rekannya di DPRD sebagai tersangka, diantaranya Kamarudin Ali SH yang saat ini menjabat ketua DPRD Bunda Tanah Melayu itu. Polda Kepri menetapkan Zulkhaidir dan kawan-kawannya sebagai tersangka tindak pidana koruspi dikuatkan dengan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) nomor 22/VIII/2010/ Dit Reskrim tanggal 16 Agustus 2010 lalu.

SPDP yang ditandatangani oleh Wakil Direktur Reserse dan Kriminal (Wadirreskrim) ketika itu dijabat AKBP Wiyarso telah disampaikan ke perwira penyidik (Kejaksaan Tinggi Kepri, red) pada 29 November 2010 dengan nomor B/513/XI/2010. Namun hingga hari ini, kasus yang dilimpahkan penyidikannya ke Polres Lingga oleh Polda Kepri itu, tak kunjung sampai ke Kejaksaan Negeri Lingga di Dabosingkep tanpa alasan hukum yang jelas. Entah apa kendalanya, hingga Polda Kepri dan Polres Lingga tak kunjung “melunasi” hutang kasus korupsi kasus ini.

Ketua DPRD Anambas Tersangka Korupsi

Kemudian kasus dugaan tindak pidana korupsi kasus dugaan penyalahgunaan dana KONI di KKA dengan tersangka H Amat Yani SE dan kawan-kawan. Kasus yang juga di usut Polda Kepri ini telah masuk tahap penyidikan.Dikuatkan dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) dengan nomor SPDP /10/V/2011 Ditreskrimum tertanggal 19 Mei 2011. Ditandatangani Wakil Direktorat Reserse dan Kriminal (Wadir Reskrim) Polda Kepri, waktu itu dijabat AKBB Wiyarso.

Sama dengan kasus korupsi stempel ganda di Lingga, kasus dugaan korupsi dengan tersangka Amat Yani SE ini juga “mengendap” di Polda Kepri.“Apakah kasus korupsi di korupsi pula oleh Polisi ?. Pertanyaan ini, harus dijawab dengan menuntaskan kasus tersebut hingga dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dan di limpahkan ke pengadilan.”sebut Fadil Hasan SH, seorang tokoh masyarakat Anambas yang mengaku geram melihat tak kunjung dituntaskannya kasus ini.

Atmadinata Tersangka Korupsi

Kemudian, dari institusi Kejaksaan, saat ini masyarakat Kepri bertanya-tanya ke Kejaksaan Tinggi Kepri yang tak kunjung melimpahkan berkas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Madrasyah Aliyah Negeri (MAN) di Bintan Timur. Padahal Kejaksaan Tinggi Kepri sudah menetapkan Atmadinata sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Karena, dalam kasus korupsi MAN Bintan Timur itu, Atmadinata yang saat ini menjabat Kepala Bidang Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Atmadinata=

Atmadinata

Dalam kasus dugaan korupsi pembangunan MAN Bintan Timur itu, kejaksaan Tinggi Kepri telah menetapkan Atmadinata dan Panindan Purba sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Madrasyah Aliyah Negeri (MAN) di Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Proyek ini dibiayai APBD Kepri TA 2007 dari pos anggaran Dinas Pendidikan dengan pagu dana Rp 1 miliar. Atmadinata merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sedangkan, tersangka Panindan Purba adalah Direktur CV Mariani, pemenang tender. Atmadinata dan Panindan Purba ditetapkan sebagai tersangka diduga telah melakukan korupsi sebesar Rp 500 juta lebih dari total anggaran sebesar Rp 822 juta lebih.

Tunggakan KPK di Kabupaten Bintan

Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi di Kepri, khususnya di Kabupaten Bintan juga meninggalkan “hutang” yang sampai hari ini belum lunas. Yaitu kasus alih fungsi alih fungsi hutan lindung menjadi pusat pemerintahan di Bintan Buyu Kabupaten Bintan. Peran Bupati Bintan Ansar Ahmad SE MM jelas terlihat pada persidangan di Pengadilan Khusus Tipikor, Jakarta, tanggal 17 Oktober 2008, ketika Azirwan (mantan sekda Bintan, red) memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Al Amin Nasution. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK membuka percakapan telepon antara Al Amin Nasution dan Azirwan, tentang rencana penyerahan dana untuk biaya kunjungan ke India serta komitmen penyerahan dana Rp 3 miliar dari pemerintah daerah Bintan.”Tadi, kata Bupati (Ansar Ahmad SE MM), kalau begitu kita siapkan saja uangnya Rp 3 miliar,” ungkap Azirwan dalam potongan percakapan itu. Kemudian Bupati Bintan, Ansar Ahmad SE MM dalam percakapan telepon dengan Azirwan yang diperdengarkan di persidangan juga mengatakan.”Kita tidak bisa lebih dari itu.”kata Ansar Ahmad SE MM.

Kemudian, ketika Ansar Ahmad dihadirkan sebagai saksi dipersidangan pada tanggal 28 Juli 2008 lalu untuk terdakwa Al Amin Nasution. Ansar Ahmad SE MM yang telah dua periode menjabat Bupati Kabupaten Bintan ini menyebut nama Yusuf Emir Faishal, suami penyanyi Hetty Koes Endang yang meminta uang suap untuk alih fungsi hutan.”Sambil main kalkulator, Ketua Komisi IV (Yusuf Emir Faishal, red) menyampaikan, urusan seperti ini ada biayanya.”kata Ansar Ahmad SE MM. Dikalkulator tersebut, menurut Ansar Ahmad SE MM tertera angka 700 SGD (Dolar Singapura).

Ansar Ahmad SE MM masih ingat, pertemuan dia dengan Yusuf Emir Faisail itu terjadi di restoran Tiongkok, Hotel Sultan pada 20 Juni 2007.”Ada juga wakil ketua komisi IV, Indra Hilman dalam pertemuan itu.”sebut Ansar Ahmad didepan majelis hakim dan JPU dari KPK. Ansar Ahmad SE MM mengaku terdiam dengan tingginya permintaan Yusuf Emir Faisal tersebut, begitu juga dengan Azirwan. Kebuntuan dan keheningan itu dipecah dengan munculnya “ide” dari Emir Faisal agar Ansar Ahmad SE MM mencari investor.”Yang bersangkutan (Yusuf Amir Faisal, red) bilang, upayakan melalui calon investor.”kata Ansar Ahmad SE MM.

Anehnya, sampai hari ini, KPK belum juga menyelesaikan “tunggakan” kasus alih fungsi hutan lindung tersebut tanpa alasan yang jelas. Statemen Abraham Samad, ketua KPK yang menyatakan akan lebih garang memberantas korupsi perlu diuji di Kepri, khususnya Kabupaten Bintan yang masih menyisakan “tunggakan” perkara.(irfan)

Ditulis Oleh Pada Apr 5 2013. Kategory Tanjungpinang, Terkini. Anda dapat mengikuti respon untuk tulisan ini melalui RSS 2.0. Anda juga dapat memberikan komentar untuk tulisan melalui form di bawah ini

Komentar Via Facebook

Komentar Anda

Kepri.info Indek